Salurkan Bantuan Keuangan Desa
Salurkan Bantuan Keuangan Desa untuk Infrastruktur Hingga Pengentasan Kemiskinan
Menggulirkan bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Jateng untuk mengembangkan desa-desa di Jawa Tengah.
Di era Ganjar Pranowo, pembangunan di Jawa Tengah tidak hanya memusatkan di perkotaan saja. Wilayah pedesaan juga memperhatikannya juga. Terutama infrastruktur seperti jalan desa. Dengan begitu, ekonomi di desa-desa akan terus terangkat.
Salah satu upaya Ganjar membangun desa adalah dengan menggelontorkan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang tak tanggung-tanggung. Angkanya terus meningkat setiap tahun.
Pada 2015 lalu, Ganjar menganggarkan Rp 2,2 triliun, tahun 2016 meningkat menjadi Rp 5 triliun, di 2017 Rp 6 triliun, 2018 Rp 6,7 trliun, dan 2019 menjadi Rp 7,8 triliun. Sementara untuk 2020 hingga 2022, angkanya tetap, masing-masing Rp Rp 8,1 triliun.
Tahun ini, memberikan jumlah bantuan terbesar ke Kabupaten Pati pada 824 lokasi, dengan nilai anggaran mencapai Rp135,155 miliar. Sedangkan terbesar kedua telah Kabupaten Grobogan terima pada 636 lokasi, dengan nilai bantuan mencapai Rp 111,75 miliar.
Menggunakan bankeu ini untuk pembangunan atau penyediaan sarpas di desa berupa drainase, pengaspalan, betonisasi, dan perbaikan kantor desa. Kemudian, perbaikan atau pembangunan talud, embung, energi terbarukan, kantor BUMDes, kios pasar desa, penyediaan air bersih, pengadaan kesenian, perpustakaan desa, hingga taman bacaan desa.
Tidak hanya itu, Ganjar juga memperhatikan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) di 7.809 tempat, dengan alokasi mencapai Rp 39 miliar.
Sebagaimana juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Didi Haryadi kemukakan. Bahwasanya, bantuan itu merupakan wujud Pemprov Jateng untuk ikut berperan membangun desa-desa di Jateng.
Sarana Infrastruktur Membuat Aktivitas Warga Desa Menjadi Lancar
Dengan terbangunnya sarana infrastruktur yang memadai, aktivitas warga di desa menjadi lancar. Kondisi ini pun akan berdampak dengan meningkatnya perekonomian warga.
“Karena untuk penanganan kemiskinan ini tidak hanya dari segi warganya atau masyarakatnya, tapi bagaimana mendukung agar kegiatan di desa lancar. Dari segi transportasi, dari segi pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih, dari segi sarana dan prasarana yang ada, sehingga pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan ke pemerintah desa,” ucap Didi.
Keseriusan Ganjar dalam mengembangkan desa sebenarnya sudah terlihat sejak duduk di DPR RI. Sebagai Wakil Ketua Komisi II saat itu, ia turut melahirkan Undang-Undang Desa.
Bersama Kagama, Ganjar juga melahirkan Desa Inklusif, yang mengajak seluruh masyarakat aktif berpartisipasi dan memandang perbedaan dengan cara positif.
Dan kini, sebagai pemimpin Jateng, dedikasi Ganjar pada desa pun terus membuktikannya.
Selain Dispermadesdukcapil, Ganjar juga mengarahkan OPD lain untuk ikut menangani benkeu ke pemdes. Seperti Disperkim dan Disporapar Jawa Tengah.
Masing-masing OPD punya bagian. Jika Dispermadesdukcapil pembangunan atau penyediaan sarana prasarana, Disperkim menangani bantuan RTLH. Sementara Disporapar bantuan pengembangan desa wisata yang kini jumlahnya sudah mencapai 818 desa yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
Sampai sekarang program-program tersebut pun masih sangat berasa manfaatnya oleh masyarakat.
Artikel ini pernah muat di : Ganjarpranowo.com
Salurkan Bantuan Keuangan Desa
FORBHIN; Desain website oleh Cahaya Hanjuang
