Digitalisasi Manajemen Pemerintah

Provinsi Pelopor Digitalisasi Manajemen Pemerintah Daerah

‍Di awal penerapan sistem GMRS, Ganjar menemui berbagai rintangan, seperti kecakapan SDM, bahkan sempat menerima penolakan dari internal.

Awal Juni 2022 Prahesti Pandanwangi bertandang ke Jawa Tengah. Misinya adalah memonitor penerapan pemerintahan digital dan pelayanan publik terpadu di sana.

Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas RI) itu mengapresiasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang diterapkan provinsi itu.

“Bukan main sudah langkahnya,” ujarnya.

“Terlepas masih ada pengoptimalan, apa yang sudah ada di Jawa Tengah ini, bukan lagi modal dengkul, tapi sudah modal otot.”

Pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi di Jateng, sebut dia, menjadi masukan bagi pemerintah pusat, yaitu sebagai solusi mengurai permasalahan di segala sektor.

Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir telah mengadopsi sistem digital ke dalam manajemen pemerintahan. Itu bermula pada 2014 atau tahun kedua Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur.

Kala itu, Ganjar kesulitan mengakses dan memperoleh anggaran maupun realisasinya dalam hitungan hari. Tercetuslah pemikiran untuk memanfaatkan teknologi digital supaya data keuangan yang dibutuhkan dapat diakses kapan dan dari mana saja.  

Hasilnya, lewat SK Gubernur Nomor 489 Tahun 2014, terbentuklah Government Resource Management System (GRMS) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya.

GRMS adalah kumpulan sistem aplikasi terintegrasi untuk menciptakan transparansi dan memudahkan pelayanan publik. Meski Pemkot Surabaya lebih dulu menerapkan sistem tersebut, di level provinsi ialah Jawa Tengah-lah yang menjadi pelopornya.

Sistem tersebut terdiri dari e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling,e-monev, e-sakip, dan e-GPH.

Pembentukan Divisi Jaringan Dan Infrastruktur

Untuk memastikan semua aplikasi tersebut bekerja dengan baik, membentuk divisi jaringan dan infrastruktur untuk bertanggung jawab atas akses jaringan dan media penyimpanan berbasis cloudserver.

Muara dari sistem ini ialah terintegrasinya antardata di internal birokrasi sehingga dapat memantau dan mengevaluasikannya secara waktu nyata (real-time). Contoh, jika ada Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD (dinas-dinas) yang realisasi anggarannya masih minim, dapat segera terevaluasi.

Dalam penelitian bertajuk “Inovasi Manajemen Pelayanan Publik MelaluiGovernment Resources Management System di Provinsi Jawa Tengah” (2020), Muhammad Nurul Huda menyebutkan sejumlah manfaat dari GRMS.

Sedikitnya ada enam, antara lain pengeluaran biaya yang berstandar dengan baik, mengetahui detail rencana antarlini di lingkup pemerintahan, kuatnya pengendalian terhadap pengeluaran, akurasi kontrak pengadaan barang/jasa, transparansi data, dan motivasi kerja yang tinggi.

Di awal penerapan sistem itu, Jateng mengalami kendala di sana-sini, terutama soal input data lantaran masih sedikitnya sumber daya yang paham teknologi informasi. Sempat juga ada penolakan di internal.

Namun, sebagai pemimpin, Ganjar terus memotivasi bawahannya. Hasilnya, kini data serapan anggaran dan kinerja masing-masing SKPD dapat mengakses secara real-time melalui sistem online.

Ganjar Rutin Melakukan Pemantauan SKPD

Seorang kepala dinas bercerita, Gubernur Ganjar sering kali memantau SKPD mana yang sudah atau belum menindaklanjuti laporan yang masuk. Itu kemudian membagikannya keseluruh pimpinan SKPD, termasuk untuk bupati dan wali kota di level pemerintahan kabupaten/kota. Dengan begitu, keluhan yang muncul di masyarakat dapat langsung tertangani.

Selain itu, integrasi data yang tersistem ini menghadirkan transparansi sehingga mampu meminimalisasi potensi terjadinya korupsi anggaran. Kita tahu, korupsi dalam berbagai modus menggerogoti keuangan negara, juga meruntuhkan sendi sosial maupun agama.

Berkat inovasi sistem pemerintahan berbasis digital itu, pada 28 Maret 2019 JawaTengah terpilih sebagai satu-satunya provinsi berpredikat sangat baik pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Saat menyerahkan penghargaan untuk Ganjar, Wakil Presiden RI saat itu Jusuf Kalla, mengatakan pesatnya perkembangan teknologi harus memanfaatkannya untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi lebih efisien, cepat dan terpadu daripada sistem konvensional.

Pernyataan Kala itu mendapat dukungan oleh hasil penelitian dua peneliti dari Universitas Tidar,Magelang, yakni Rifka Dwi Apriliani dan Endang Kartini.

Dalam penelitian bertajuk “Peran Government Resources Management System pada Siklus Akuntansi Keuangan Negara (Studi Kasus Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Jawa Tengah)” menyimpulkan, bahwa pemanfaatan teknologi yang mendapat dukungan kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan teknologi itu dapat memaksimalkan pelayanan yang masyarakat terima.

Artikel ini pernah dimuat di : GanjarPranowo.com

Digitalisasi Manajemen Pemerintah

FORBHIN; Desain website oleh Cahaya Hanjuang