Apresiasi Satu Desa Dampingan
Apresiasi dari Bappenas untuk Program Satu OPD Satu Desa Dampingan
Keberhasilan desa dampingan mengubah nasib warganya, membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ingin memperluas areal dampingan.
Pemerintah Jawa Tengah di era Ganjar Pranowo menggencarkan sejumlah terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.
Salah satunya dengan meluncurkan program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan”. Lewat program ini, setiap dinas maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sana, ditugaskan membina desa miskin.
Mulai digulirkan pada 2019, program ini bertujuan mengurangi angka kemiskinan. Gerakan ini menggunakan konsep gotong royong dengan menjalin kemitraan bersama pihak lain termasuk non pemerintah seperti swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi dan lainnya.
Desa dampingan memilih dari desa-desa yang termasuk dalam zona merah kemiskinan. Awalnya program ini dilakukan di 64 desa yang tersebar di 14 kabupaten dengan kategori kemiskinan “merah”.
Menjalankan beberapa program dalam pembinaan Desa Dampingan adalah bakti sosial pengobatan gratis, penyuluhan, pembagian sembako, pemberdayaan masyarakat, renovasi rumah tidak layak huni, jambanisasi dan lainnya.
Salah satu desa dampingan adalah Desa Tieng di Kabupaten Wonosobo. Sebelum program pendampingan, angka kemiskinan mencapai 400 KK, setahun kemudian berkurang menjadi sekitar 130 KK. Artinya, terjadi penurunan hingga sekitar 50 persen.
Perubahan juga telah warga Desa Tangkil rasakan di Kecamatan Kemalang, Klaten. Terletak di lereng Gunung Merapi ini, desa ini mendapat pendampingan dari Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Wilayah Klaten. Melakukan pembinaan dengan menggenjot potensi lokal yang ada, mulai dari peternakan, UMKM, hingga kesenian.
Suharna, seorang peternak di Desa Tangkil, mengatakan masyarakat di sana kini kian semangat mengembangkan peternakan kambing etawa. Selain aktif memproduksi susu, kambing etawa jenis unggul juga ikut dalam kontes tingkat nasional.
Berkat pendampingan dari Balkesmas, kata Suharna, kambing etawa miliknya telah beranak cucu. Salah satu kambingnya terjual hingga Rp85 juta.
“Kami terbantu sekali dengan pendampingan dari Balkesmas. Kami aktif diskusi terkait dengan kesehatan hewan,” kata Suharna.
Mendampingi Petani Dan Peternak Untuk Pengelolaan UMKM
Selain peternakan, warga yang kebanyakan bermata pencaharian petani dan peternak juga mendapat pendampingan untuk mengelola UMKM berbahan baku ubi talas. Produk olahan jenis kripik itu yang awalnya hanya terjual di pasar desa, kini sudah menjangkau pasar di Kabupaten Klaten.
Keberhasilan desa dampingan mengubah nasib warganya, membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ingin memperluas areal dampingan. Jika sebelumnya hanya melakukannya di 14 kabupaten, wilayahnya meluas hingga ke 35 kabupaten/kota di sana. Memperluas instruksi itu dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 450/0007383 tanggal 18 Mei 2021 tentang Replikasi Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan”.
mengikuti Instruksi itu segera dengan aksi nyata dari OPD. Pada 22 Juni 2022, misalnya, RSUD Dr Moewardi meresmikan Desa Ledokdawan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan sebagai Desa Dampingan. Desa yang berjarak 50 kilometer dari Kota Solo ini terpilih karena tercatat oleh Badan Pusat Statistik sebagai desa kategori merah atau miskin.
Dalam Rapat gelaran Evaluasi dan Koordinasi Desa Dampingan tahun 2022 pada 4 Maret 2022, Gubernur Ganjar mengatakan sejak meluncurkannya pada 2019, jumlah desa dampingan telah mencapai 172 desa yang melibatkan 48 ODP.
Hasil evaluasi terhadap 114 desa yang mendapat pendampingan pada 2019-2020 menunjukkan jumlah Anggota Rumah Tangga Miskin (ART) turun dari 404.885 menjadi 400.624 ART. Itu artinya, ada 4.261 orang miskin berkurang.
Model pemberantasan kemiskinan di Jawa Tengah itu kemudian terintegrasikan pada daerah yang masuk prioritas pemerintah pusat terkait Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
Menobatkan Jawa Tengah Sebagai Juara 1 Perencanaan Pembangunan Daerah
Keberhasilan ini menuai apresiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada 30 April 2020, menobatkan Jawa Tengah sebagai Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD). Di level kota terbaik, Semarang terpilih sebagai Juara I.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, memberikan penghargaan tersebut untuk masing-masing tiga provinsi, kota, serta kabupaten. Daerah-daerah tersebutmendapat penilaian berdasarkan pencapaian serta inovasi dalam pembangunan.
“Terbaik pertama Jawa Tengah, dengan sinergitas program penurunan kemiskinan melalui satu perangkat daerah satu desa, penguatan pembangunan, peningkatan SDM berdaya saing dengan sekolah tanpa sekat,” begitu bunyi narasi dalam pemutaran video saat pengumuman pemenang.
Pada Maret 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data penurunan kemiskinan di Jateng mencapai 102,57 ribu jiwa, yaitu turun dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa. Jumlah itu merupakan angka penurunan kemiskinan terbesar dari 25 provinsi yang mengalami penurunan. Secara keseluruhan, persentase warga miskin berkurang 0,32 persen menjadi 10,93 persen dari sebelumnya 11,25 persen pada September 2021.
Di Jawa Tengah, duet Ganjar-Gus Yasin membuktikan keberpihakan dan kepedulian bersama pada nasib warga adalah kunci menurunkan angka kemiskinan.
Artikel ini pernah dimuat di : Ganjarpranowo.com
Apresiasi Satu Desa Dampingan
FORBHIN; Desain website oleh Cahaya Hanjuang
